Sep 10, 2012 · mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. Perincian dari Perairan Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan dari UU No. 4/Prp tahun 1960 (sekarang UU No. 6 Tahun 1996),hukum laut secara tradisional mengadakan pembagian laut atas laut lepas, laut wilayah dan perairan pedalaman.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan Makalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) - Makalah Jan 12, 2018 · Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (1) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia - Wikipedia bahasa ... Materi muatan Undang-Undang adalah: Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam ... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah … MAKALAH WILAYAH NEGARA INDONESIA | Berbagi Makalah Pada pasal 25 A berbunyi ” Negara Kesatuan RI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan indonesia, pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa negara RI adalah SEJARAH PERIKANAN INDONESIA, Undang-undang Perikanan ... Sejak UNCLOS 1982 ditetapkan dan diikuti lahirnya Undang-Undang No. 5/1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Dari aspek geografi inilah para ahli sejarah ekonomi memulai kajian nusantara , dimana peran laut oleh Houben dikatakan “uncontested”.
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Hukum Perikanan Indonesia - Blogger Jul 11, 2013 · 4. Dalam era kemerdekaan ordonansi Belanda masih diberlakukan karena belum ada undang-undang yang mengatur perikanan; sehingga landasan hukumnya digunakan Pemerintah Indonesia Undang Undang Perikanan Tahun 1985 dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (1) bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah negara Republik Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia … Catatan Kampus Hukum - Online: UNCLOS SEBAGAI LANDASAN ... Sepanjang menyangkut wilayah laut, Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp. 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia. Sebelum undang-undang ini diundangkan, terlebih dahulu dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan
30 Des 2018 Maraknya illegal fishing di Indonesia lima tahun terakhir ini menimbulkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang dalam mengatur kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di Laut sebagai bagian wilayah negara yang memiliki porsi terluas Menurut Unclos 1982 dan Penerapannya Dalam Hukum Indonesia Diperlukan suatu aturan yang mengatur Pasal 3 UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. 25. 11 Feb 2018 perlu mengadakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang tentang perairan Indonesia yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai wilayah perairan di Indonesia menyebabkan banyak dari bagian yang 4 Tahun 1960 J.o Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 20 Jan 2020 Wilayah perairan Indonesia merupakan salah satu wilayah perairan yang Dalam kasus yang diuraikan diatas diatur dalam Undang-Undang 18 Ags 2017 di wilayah perairan Indonesia yang digulirkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti merupakan penerapan Undang-undang